Jumat, 11 Jun 2021 13:46

Antisipasi Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM, Bawaslu NTT Gelar Rakernis

Kupang, Bawaslu NTT– Pelaksanaan Pemilu serentak 2024 memiliki berbagai tantangan mulai dari persiapan personil Pengawas Pemilu yang memadai baik secara jumlah maupun keilmuan serta persiapan pengawasan logistik dan pencegahan potensi pelanggaran saat tahapan dimulai. Menghadapi tantangan tersebut, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Kerja Teknis Pelanggaran Administrasi Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) pada Kamis, (10/06/2021) secara daring maupun luring di Kantor Bawaslu NTT.

Rapat ini bertujuan mempersiapkan jajaran Bawaslu Provinsi NTT untuk memetakan potensi pelanggaran yang dapat terjadi khususnya pelanggaran TSM. Narasumber pada kegiatan tersebut yaitu Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoriyah, dan Akademisi Mikael Feka. Para peserta terdiri dari Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTT.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa mengatakan pelanggaran TSM memang jarang sekali ditemukan karena dalam mengidentifikasinya sendiri juga tidaklah mudah, maka Bawaslu Provinsi NTT mengundang Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah untuk turut serta memberikan materi yang bisa membantu jajaran Bawaslu NTT untuk mengidentifikasi dan menangani pelanggaran TSM berdasarkan kasus yang pernah ditangani Bawaslu Lampung.

Kehadiran Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah secara daring berupaya memaparkan pelanggaran TSM yang pernah terjadi di wilayah Provinsi Lampung sehingga diharapkan hasil rapat tidak hanya sebatas membahas mengenai peraturan penanganan pelanggaran TSM namun juga mengidentifikasi serta menangani TSM sesuai dengan apa yang pernah terjadi dilapangan.

Dengan kemampuan jajaran Bawaslu NTT dalam menangani kasus TSM maka diharapkan dapat juga mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana cara mengetahui pelanggaran TSM sehingga meningkatkan peran pengawasan masyarakat dalam melakukan pelaporan kepada Bawaslu.

“Pelanggaran TSM ini sama seperti alam bawah sadar, kita tahu bahwa ada pelanggaran TSM namun sangat susah untuk dibuktikan” tambah Jemris Fointuna.

Rakernis ini penting untuk diikuti dan dipahami oleh seluruh peserta. Kedepan diharapkan adanya perubahan regulasi sehingga kendala utama dalam mengidentifikasi TSM lebih mudah yaitu mengenai persyaratan TSM dimana harus memenuhi syarat 50+1 persen terjadi diwilayah tersebut menjadi lebih kecil karena selain tindak TSM mirip sekali dengan tindak pidana politik uang, kondisi geografis Provinsi NTT berupa kepulauan yang membuat sulitnya mengetahui dan menangani tindak TSM.

Penulis : Fahmi
Editor   : Cester

Hasan Umar

Author :

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Artikel Lainnya

Hubungi Kami

Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jalan El Tari No.
Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur

Phone : (0380) 8430092

Website : ntt.bawaslu.go.id

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.