Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, tahapan pilkada serentak telah berakhir dengan sukses, karena itu ia berharap laporan pertanggungjawaban keuangan dana hibah juga harus sukses untuk dipertanggungjawabkan. Ia berharap para korsek dan bendahara serius mengikuti kegiatan, sekaligus menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk pengesahan pertanggungjawaban akhir pengelolaan dana hibah.
Anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna berharap, anggaran yang telah digelontorkan pemerintah cukup besar itu dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Menurut Jemris, untuk anggaran pengawasan pilkada, tercatat untuk tahun 2017-2018 tergolong paling besar jumlahnya, jika dibandingkan dengan anggaran pengawasan tahun-tahun sebelumnya. Harapan yang sama juga disampaikan anggota Bawaslu NTT Melpi Marpaung dan Noldi Taduhungu, keduanya berharap laporan pertanggungjawaban akhir pengelolaan dana hibah disampaikan tepat waktu dan patut sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari.
Sementara itu anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah menekankan pentingnya peran komisioner dalam mendukung penyusunan laporan pertanggungjawaban dana hibah, meskipun pengelola teknis keuangan adalah korsek dan bendahara, namun komisioner juga bagian yang menggunakan anggaran seperti perjalanan dinas yang bersentuhan langsung dengan komisioner, sehingga untuk mendukung pertanggungjawaban, data dan dokumen perjalan dinas harus disiapkan secara lengkap agar tidak menimbulkan masalah yang menghambat pertanggungjawaban akhir dana hibah.
Sedangkan Kepala Sekretariat Bawaslu NTT Ignasius Jani berharap raker tersebut menjadi forum untuk penyelesaian seluruh administrasi keuangan dana hibah sekaligus pengesahan baik untuk anggaran pilkada gubernur dan pilkada 10 kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD II Kabupaten. Kegiatan raker yang berlangsung selama 3 hari itu diisi dengan materi dari bawaslu NTT dan KPKN Kupang. (din)