Perkuat Pengawasan Partisipatif, Magdalena Yuanita Wake Gagas Program ‘Bawaslu Masuk Kampus’ Bersama SDG Center Undana

KUPANG – Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sekaligus Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Magdalena Yuanita Wake, melakukan pertemuan strategis dengan Kepala Pusat Studi Sustainable Development Goals (SDG) Universitas Nusa Cendana (Undana), Dr. Detji Kory Elianor Rooseveld Nuban, SH., M.Hum Koordinator Pusat Studi SDGs/ SDGs Center LPPM Universitas Nusa Cendana, pada Jumat, 27 Februari 2026. Pertemuan ini berfokus pada konsolidasi demokrasi dan penguatan kemitraan strategis di masa non-tahapan pemilu guna mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 17 tentang Kemitraan dan SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas.

Magdalena bersama Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT membahas pentingnya pelibatan mahasiswa secara aktif dalam pengawasan pemilu. Salah satu poin utama yang dihasilkan adalah gagasan program "Bawaslu Masuk Kampus", di mana praktisi Bawaslu dapat hadir memberikan materi langsung dalam mata kuliah khusus atau melalui kunjungan lapangan mahasiswa ke kantor Bawaslu untuk mendapatkan pengalaman praktis. Hal ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya sekadar menjadi pemilih, tetapi juga menjadi "mata-mata" pengawas untuk meminimalisir pelanggaran di lapangan.

Pertemuan ini juga menyoroti hambatan nyata bagi pemilih pemula di kalangan mahasiswa. Banyak mahasiswa yang merupakan penduduk "transit" kehilangan hak pilihnya karena hari pemungutan suara sering kali jatuh pada hari aktif kuliah.

Detji Kory Elianor Rooseveld Nuban memberikan catatan evaluasi terkait regulasi pemilu yang sering kali diterbitkan dalam waktu yang sangat mepet dengan tahapan, sehingga menyulitkan proses pemahaman hukum yang merata bagi semua pihak. Selain itu, Ia menekankan pentingnya persiapan sumber daya manusia (SDM) pengawas melalui pelatihan yang dilakukan jauh sebelum tahapan seleksi dimulai agar mekanisme kerja dapat dipahami secara mendalam. Ke depannya, kolaborasi ini akan diperluas melalui agenda konsolidasi demokrasi lintas stakeholder.

Pertemuan ini sepakat untuk mengoptimalkan ruang diskusi virtual maupun pertemuan informal guna memastikan nalar demokrasi di NTT tetap terjaga. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat antara lembaga pengawas dan dunia akademik dalam mengawal kualitas demokrasi di Nusa Tenggara Timur