Rapat Internal Divisi Hukum Bawaslu Provinsi NTT: terkait Pembagian Jadwal Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2026

KUPANG, Senin (23/02/2026) – Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar rapat internal guna menyusun dan membagi jadwal pelaksanaan program kegiatan untuk Tahun Anggaran 2026. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian rapat koordinasi yang telah dilakukan sebelumnya pada awal Februari 2026.

Rapat yang berlangsung di ruang kerja Divisi Hukum ini berfokus pada sinkronisasi jadwal kegiatan, baik yang bersifat taktis maupun administratif. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh target capaian divisi dapat terlaksana tepat waktu di tengah dinamika pengawasan pemilu dan pemilihan di wilayah NTT.

Beberapa poin utama yang dibahas dalam pembagian jadwal tersebut meliputi :

• Penyusunan Kalender Kegiatan: Pemetaan jadwal bulanan untuk kegiatan advokasi hukum, sosialisasi produk hukum, dan penguatan kapasitas jajaran pengawas di tingkat kabupaten/kota.

• Optimalisasi Anggaran: Pembagian jadwal yang disesuaikan dengan ketersediaan pagu anggaran operasional maupun non-operasional tahun 2026 agar tetap efisien namun berdampak maksimal.

• Fokus Divisi Hukum: Juga pada penyelesaian Modul Penyusunan Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Melalui pembagian jadwal yang lebih terstruktur, Divisi Hukum Bawaslu NTT diharapkan dapat meningkatkan performa pengawasan dan pemberian bantuan hukum bagi jajaran pengawas di seluruh pelosok NTT sepanjang tahun 2026.