Berdasarkan Berita Acara nomor : 04/BA/Bawaslu-NTT/IX/2019 tentang penetapan Peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif provinsi NTT

Berdasarkan surat ketua bawaslu RI Nomor 1338/K.Bawaslu/PM.01.00/8/2019 tanggal 15 Agustus 2019 Perihal Persiapan Peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif bersama ini kami umumkan nama-nama calon peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif yang lulus administrasi dan karya tulis:

Berdasarkan instruksi dari Bawaslu RI,  Bawaslu NTT menggelar apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang bertempat di Kantor Bawaslu NTT (12/04/2019). Kegiatan ini dalam rangka menyatakan kesiapan Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan pada masa tenang dan hari pemungutan suara.

Kegiatan ini diadakan secara serentak oleh seluruh jajaran Bawaslu di tingkat Provinsi maupun kota di Indonesia. Dipimpin oleh Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa, Apel diikuti oleh seluruh komisioner maupun  pegawai sekretariat Bawaslu Provinsi NTT. Turut hadir pula pimpinan dan pegawai Bawaslu Kota Kupang pada kegiatan apel tersebut.

Seusai Apel, seluruh pegawai melakukan foto bersama dan mengunggahnya di media sosial resmi Bawaslu NTT.

KUPANG-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengundang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTT dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTT serta seluruh stakeholder Pemilu dalam agenda situasi masa persiapan Pemilu serentak tahun 2019 dan isu-isu aktual lainnya di kantor Gubernur NTT (11/4/2019).  

Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTT Benediktus Polo Maing tersebut berlangsung di ruang rapat Wakil Gubernur NTT. Dalam sambutannya, Benediktus mengatakan rapat ini berupaya meninjau persiapan dan kesiapan seluruh pihak jelang Pemilu. “Melalui rapat ini diharapkan agar masing-masing pihak saling menguatkan guna pelaksanaan Pemilu nanti,” ujarnya.

Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa  mengungkapkan bahwa seluruh jajaran pengawas di setiap tingkatan sudah siap untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu terutama pada puncak hari pemungutan 17 April nanti. “Berbagai bentuk persiapan mulai dari bimtek guna penguatan kapasitas Pengawas juga sudah dilakukan,” ungkap Thomas.

Dia juga menjelaskan bahwa sosialisasi aturan juga kerap dilakukan dan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat / LSM dan media dalam rangka pengawasan partisipatif.

Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilu tahun 2019, maka bersama ini diumumkan bahwa sekretariat Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur akan membuka lowongan pekerjaan bagi para pencari kerja untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai tenaga pendukung pada sekretariat Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur

BAWASLU, SUMBA TIMUR- Dalam rangka memperkuat Pengawasan Kampanye Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumba Timur menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Legislatif serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, bagi Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Sumba Timur di Padadita Beach Hotel, Sumba Timur, Selasa lalu.

Rapat kerja Teknis ini diikuti sebanyak 110 Peserta yang terdiri dari 66 unsur Komisioner Panwascam dan 22 Staf Teknis Panwascam serta 22 Staf Sekretariat Panwascam dari Unsur ASN. Untuk diketahui, bahwa wilayah administrasi Kecamatan yang menjadi sasaran wilayah Pengawasan pemilu di  Kabupaten Sumba Timur berjumlah 22 kecamatan.

Rapat Kerja Teknis berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan Pemateri dari unsur Komisioner Bawaslu Sumba Timur, masing-masing Anwar Engga sebagai Ketua Bawaslu sekaligus adalah Kordinator Divisi SDM akan menyampakan materi ‘Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Partisipatif di tingkat Kecamatan’,  dan  Hina Mehang Patalu yang adalah Kordinator Divisi PHL akan menyampaikan materi ‘Pelaksanaan Pengawasan Kampanye dan Pelaporan Hasil Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2019’, dan Denny Harakai sebagai Kordinator Divisi HPP akan menyampaikan materi ‘Prosedur Penanganan Pelanggaran dalam Pemilu Tahun 2019’.

"Hasil Rakernis ini diharapkan dapat memperkaya Pengetahuan teknis serta dilapangan mampu mengaplikasikan seperti metode dan strategi pengawasan pemilu di tingkat kecamatan oleh Panwascam, selain itu juga Panwascam diharapkan mampu menerapkan Prosedur Penanganan Pelanggaran dalam Pemilu Tahun 2019 apabila ada ditemukan kasus Pelanggaran Kampanye" kata Anwar.

Anggota Bawasu Sumba Timur yang juga adalah Kordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Hina Mehang Patalu menegaskan bahwa Rakernis ini bertujuan untuk memaksimalkan proses pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Legislatif serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden disetiap kecamatan.

Menurut Hina Mehang Patalu yang akrab disapa Umbu Hina, menyebutkan dengan adanya kegiatan Rakernis ini diharapkan fungsi pengawasan Pemilu oleh Pengawas pemilu mampu berkontribusi dalam membangun proses Pemilu akan lebih jujur dan adil, dan bermartabat serta memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemilu. (Jo Landi)

Kalabahi-Bawaslu Alor menggelar Rakernis Penanganan Pelanggaran bersama Seluruh Anggota Panwaslu 17 Kecamatan serta Kepala Sekretariat dan Staf Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Alor, yang diselenggarakan di Aula Hotel Pelangi Minggu (25/11).

Soe-Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan Menggelar Rapat kerja Teknis  Pengawasan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, di Soe (1/12). Peserta terdiri dari tiga orang Anggota Panwascam beserta Kepala Sekretariat yang tersebar di 32 kecamatan Se-kabupaten Timor Tengah Selatan .

ATAMBUA, – Dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih terutama Pemilih Pemula untuk ikut mengawasi pemilu, maka Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Belu dalam kerjasamanya dengan Bawaslu Kabupaten Belu dan KPU Kabupaten Belu, menyelenggarakan Sosialisasi Pemilu bagi Pemilih Pemula dengan Tema “Memilih Itu Juara”, yang diselenggarakan di SMAK Surya Atambua, Kamis (29/11/2018).

Kupang-Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan Sosialisasi Kerjasama Pengembagan Pengawasan Partisipatif diikuti 40 peserta yang terdiri dari Pimpinan Perguruan Tinggi, Tokoh Agama, Organisasi Kepemudaan, Pramuka dan Media Massa. Sosialisasi dihadiri oleh Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Jemris Fointuna, Kordiv Hukum Data dan Informasi Melpi Marpaung dan Kepala Sekretariat Ignasius Jani. Kupang (29/11).