Bawaslu NTT Gelar “Ngobrol Santai” Demokrasi, Pius Rengka Soroti Peran Partai Politik

KUPANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar diskusi bertajuk “ngobrol santai” bersama tokoh intelektual NTT, Pius Rengka, pada Senin, 16 Maret 2026. Kegiatan yang berlangsung di sebuah kafe di Kota Kupang ini dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu NTT Nonato Da Purificacao Sarmento, Anggota Bawaslu NTT Magdalena Wake, serta jajaran staf sekretariat Bawaslu NTT.

Diskusi tersebut menjadi bagian dari upaya Bawaslu NTT dalam memperkuat Konsolidasi Demokrasi, khususnya melalui penguatan pendidikan politik bagi masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu topik utama yang dibahas adalah pentingnya Pendidikan Politik, tidak hanya bagi internal partai politik (parpol), tetapi juga bagi masyarakat luas, terutama generasi muda sebagai pemilih pemula.

Pius Rengka menegaskan bahwa partai politik merupakan institusi yang lahir dari masyarakat dengan tujuan memperjuangkan visi dan misi pembangunan demokrasi di Indonesia. Karena itu, parpol seharusnya berperan sebagai wadah aspirasi masyarakat, bukan sekadar ruang bagi kelompok elite untuk memperjuangkan kepentingan sempit.

Menurutnya, penguatan pendidikan politik bagi partai politik menjadi langkah penting agar parpol dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi yang sehat dan berintegritas.

Pius juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif Bawaslu NTT yang aktif melakukan Konsolidasi Demokrasi dengan berbagai pihak, termasuk partai politik, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.

Ia menilai langkah “jemput bola” yang dilakukan Bawaslu tersebut menunjukkan keseriusan dalam membangun budaya demokrasi yang lebih matang di masyarakat.

“Inisiatif dari Bawaslu ini sangat baik. Ini menandakan kematangan berpikir dalam membangun kesadaran demokrasi demi mewujudkan pemilu yang damai, adil, jujur, dan bersih,” ujar Pius dalam diskusi tersebut.

Sementara itu, Ketua Bawaslu NTT Nonato Da Purificacao Sarmento menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan implementasi dari Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilu di Luar Tahapan.

Melalui instruksi tersebut, jajaran pengawas pemilu didorong untuk memperkuat kemitraan dengan masyarakat sipil guna mengidentifikasi berbagai isu demokrasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Di sisi lain, Anggota Bawaslu NTT Magdalena Wake menambahkan bahwa meskipun kegiatan diskusi ini berlangsung dalam suasana santai dan dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran khusus, Bawaslu NTT tetap berkomitmen menjalankan fungsi pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu.

Menurutnya, diskusi di ruang publik seperti kafe merupakan salah satu strategi untuk memperkuat pengawasan partisipatif sekaligus memetakan potensi kerawanan demokrasi, seperti praktik politik uang, gejala oligarki, hingga kecenderungan otoritarianisme.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu NTT berharap masyarakat tidak hanya menjadi objek dalam proses politik, tetapi juga mampu bertransformasi menjadi subjek aktif yang kritis dalam mengawal jalannya demokrasi.

Dengan demikian, penguatan kesadaran politik masyarakat diharapkan dapat memperkokoh praktik demokrasi yang jujur, adil, dan substansial menuju Indonesia yang lebih maju.