Webinar Bawaslu NTT, Yusti Erlina: Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Perlu Diperkuat

KUPANG — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar kegiatan bertema “Perempuan dalam Bingkai Demokrasi” dengan subtema Peran Perempuan dalam Politik, Pengawasan dan Penindakan Pemilu. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan peran perempuan dalam sistem demokrasi yang inklusif dan berkeadilan, Selasa (30/06/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Deputi Teknis Yustina Erlina menegaskan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mencanangkan target keterwakilan perempuan sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam mendorong kesetaraan gender. Menurutnya, keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam dunia politik saat ini perlu ditingkatkan, seiring dengan kapasitas dan kapabilitas perempuan yang terus berkembang. Ia menyampaikan bahwa terdapat tiga urgensi utama dalam mendorong partisipasi perempuan dalam politik, yakni pengarusutamaan gender dalam kebijakan politik dan hukum, peningkatan perlindungan hukum bagi perempuan, serta penguatan solidaritas dan pemberdayaan perempuan. “Keterwakilan perempuan tidak hanya soal angka, tetapi juga kualitas dan pengaruh dalam pengambilan kebijakan. Karena itu, perempuan perlu terus didorong untuk terlibat aktif dalam politik dan kepemiluan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yustina menekankan bahwa perempuan yang terlibat dalam dunia politik harus memahami posisi, hak, serta peluang yang dimiliki, sehingga mampu memperjuangkan kepentingan secara optimal dalam ruang-ruang pengambilan keputusan.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Papua Barat Daya, Zatriawati, menyoroti pentingnya pelaksanaan pendidikan partisipatif dan konsolidasi demokrasi pada masa non-tahapan Pemilu. Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas perempuan, baik sebagai penyelenggara Pemilu maupun sebagai calon legislatif dan eksekutif. Ia juga membagikan praktik baik yang dilakukan Bawaslu Papua Barat Daya melalui komunitas “Pinang Demokrasi”. Komunitas ini menjadi wadah bagi perempuan Papua untuk berdiskusi dan berbagi informasi terkait isu-isu kepemiluan, pendidikan, kesehatan reproduksi, serta isu sosial lainnya. “Melalui ruang-ruang seperti ini, perempuan dapat saling menguatkan dan meningkatkan kapasitasnya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam demokrasi,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Bali, Ketut Aryani, menguraikan tiga aspek penting peran perempuan dalam ruang publik dan kesetaraan gender. Ia menyebutkan bahwa ruang publik meliputi sektor pendidikan, politik, ekonomi, sosial, hingga media digital, di mana perempuan kini semakin aktif sebagai pemimpin, akademisi, pengusaha, dan penggerak komunitas. Ketut juga menegaskan bahwa kesetaraan gender bukan berarti menghilangkan identitas budaya, melainkan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berkontribusi. “Kehadiran perempuan sangat penting dalam demokrasi. Ketika perempuan terlibat, kebijakan yang dihasilkan akan lebih inklusif dan demokrasi menjadi lebih representatif,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Provinsi NTT menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan partisipasi dan kapasitas perempuan dalam politik, pengawasan, serta penindakan pemilu sebagai bagian dari penguatan demokrasi yang berkeadilan.