Bawaslu Evaluasi Implementasi dan Kualitas Data IKP 2024 Untuk Penyusunan IKP 2029

JAKARTA - Anggota Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Timur Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Amrunur Muh. Darwan mengikuti kegiatan Evaluasi Implementasi dan Kualitas Data IKP 2024 yang di Gelar di Grand Sahid Hotel dari Tanggal 28 s/d 30 Juli 2026. Hadir dalam kegiatan pembukaan Ketua dan Anggota Bawaslu RI, Ketua KPU RI, Ketua Komisi II, Kementerian Dalam Negeri, Kemenkopolhukam, Badan Intelijen Strategis TNI, Baintelkam Polri dan BIN.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty dalam sambutannya menyampaikan urgensi dilakukan evaluasi implementasi dan kualitas data IKP 2024 untuk penyusunan IKP 2029 agar lebih komprehensif. Salah satu yang disorot adalah terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang belum terpotret dalam IKP 2024. “Ada dua hal yang penting dalam forum ini, pertama soal persiapan penyusunan IKP 2029 mendatang di mana situasi yang makin dinamis di daerah sehingga butuh penyesuaian-penyesuaian; kedua, pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang belum terpotret dalam IKP 2024 sehingga perlu dipetakan dalam penyusunan IKP 2029”.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Puadi menyampaikan soal metode, standarisasi dan pengolahan data IKP 2024 dilakukan dengan benar. “Data sebagai basic analisis harus valid, didukung oleh sistem yang memadai serta SDM yang baik”. Menurutnya, IKP tidak sekedar sebagai data untuk kebutuhan pengawasan melainkan merupakan instrumen strategis dalam pengambilan kebijakan.

Menurut Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda, IKP bukan sekedar data melainkan sistem peringatan dini (Early Warning System) yang berisi informasi-informasi kerawanan. Karena ini sebuah sistem yang didesain sebagai informasi kelembagaan maka kualitas data menjadi penting. Ia menyoroti banyaknya data isian yang kosong saat tarik data dari Kabupaten/Kota. “Kualitas IKP kita sangat tergantung pada isian Kabupaten/Kota, semakin baik datanya semakin pula IKP kita kedepan”.

Forum ini juga menghadirkan Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin. Dalam sambutannya mengapresiasi IKP Pemilu 2024 yang dikonstruksi semakin baik dari IKP Pemilu sebelumnya. Selain itu, Ia menyampaikan bawah Produk IKP juga menjadi salah satu rujukan bagi KPU dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan kelembagaan. “Apa yang dilakukan oleh Bawaslu sudah dilakukan oleh KPU, Bawaslu Punya Indeks Kerawanan Pemilu, KPU punya Indeks Partisipasi Masyarakat”, tuturnya yang disambut tepuk tangan peserta.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menyoroti efektivitas implementasi IKP. Menurutnya efektifitas implementasi IKP dilihat dari tiga (3) aspek, yakni daya presisi deteksi, pemanfaatan stakeholder dan konstruksi mitagasinya. “Daya presisi yang baik akan meningkatkan daya deteksi yang baik pula”, tuturnya. Menurutnya, dalam penyusunan IKP akurasi data pemilih sangat penting. “Soal data harus akurat, agregasi data juga harus berbasis desa/kelurahan, IKP juga perlu diupdate dan tidak kalah pentingnya adalah objektifitas inputannya”, harapnya. Ia juga menyoroti tantangan IKP kedepan harus adaptif terhadap digitalisasi sambil mengingatkan agar digitalisasi tidak menjadikan demokrasi kita menjadi semakin liberal.

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja membuka Kegiatan Evaluasi Implementasi dan Akurasi IKP 2024. Bagja berharap, IKP disusun lebih komprehensif untuk memprediksi kerawanan. Salah satu isu kerawanan adalah soal revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini masih berproses. Bukan tidak mungkin Tahun 2027 akan ada sengketa Pemilu karena tahapan sudah dimulai. “Undang-Undang Pemilu masih direvisi, Bawaslu perlu mengantisipasi jika Tahun 2027 tahapan sudah jalan dan berpotensi terjadinya sengketa sangat terbuka”, tuturnya.

Dengan Evaluasi Implementasi dan Data IKP 2024 ini diharapkan Bawaslu mendapatkan masukan-masukan berupa catatan evaluasi untuk penyusunan IKP Pemilu 2029 yang lebih komprehensif. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kemenkopolhukam, Kemendagri, Badan Inteligen Strategis TNI, BAINTELKam Polri, BIN, Puskapol, LP3S, Litbang Kompas dan Akamdemisi serta Lembaga Riset Populi Center.