Bawaslu NTT Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan SDM dan Penguatan Kapasitas Pengawas Pemilu

Kupang, 4 Februari 2026 Pengawas — Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bawaslu NTT) menggelar rapat koordinasi (rakor) guna menyelaraskan arah kebijakan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Bawaslu, Senin (4/2/2026).

Rakor ini dipimpin langsung oleh Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat (SDMOD) Bawaslu NTT, James Welem Ratu, S.Pd. Dalam arahannya, James menyampaikan bahwa pada masa pemilu non-tahapan saat ini, anggaran pengelolaan akan diambil alih oleh Bawaslu RI. Oleh karena itu, seluruh program kegiatan akan merujuk pada kebijakan dan program dari pusat.

Salah satu program utama yang akan dijalankan adalah “Bawaslu Membelajarkan” , yang akan dilaksanakan mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas, meneguhkan integritas, serta membangun budaya belajar yang edukatif, kompetitif, dan menyenangkan bagi seluruh jajaran pengawas pemilu. Inisiatif ini diharapkan mampu menciptakan SDM yang berdaya saing dan berkarakter dalam menghadapi tantangan Pemilu 2029 melalui praktik berbagi pengetahuan internal (knowledge sharing pengetahuan).

Selain itu, menurut Arahan Bawaslu RI, peningkatan kapasitas SDM juga akan dilakukan melalui manajemen pengetahuan, evaluasi kinerja, serta publikasi capaian kinerja seluruh divisi dan sekretariat Bawaslu di seluruh Indonesia. Salah satu bentuk implementasinya adalah pengumpulan dokumentasi visual berupa video yang merekam pelaksanaan program kerja dan prestasi yang telah dicapai ditahun kemarin saat Pemilu maupun Pemilihan. Dokumentasi ini akan menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi generasi pengawas pemilu di masa depan, sekaligus menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja keras jajaran pengawas pemilu.

“Seluruh jajaran diharapkan terlibat aktif dalam pembuatan video dokumentasi ini di masing-masing kabupaten/kota,” tegas James.
Pertemuan ini juga menjadi ajang silaturahmi awal tahun bagi para komisioner dari 22 kabupaten/kota se-NTT. Selain mempererat komunikasi, forum ini dimanfaatkan sebagai sarana koordinasi strategi dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengawas pemilu di semua tingkatan.