Emilia Nomleni: Demokrasi yang Berkualitas Harus Menghadirkan Kesempatan Setara bagi Perempuan

KUPANG – Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Emilia Julia Nomleni, menegaskan bahwa demokrasi yang berkualitas harus mampu menghadirkan kesempatan yang setara bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan mengambil bagian dalam proses pengambilan kebijakan.

Hal tersebut disampaikan Emilia saat menjadi narasumber pada webinar "Perempuan dalam Bingkai Demokrasi" yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur secara hybrid, Selasa (30/6/2026).

Menurut Emilia, keterwakilan perempuan dalam politik tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kuota 30 persen sebagaimana telah diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128, tetapi juga harus diwujudkan melalui kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan menentukan arah pembangunan bangsa.

"Ketika kita berbicara tentang demokrasi, kita berbicara tentang ruang yang setara bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi dan menentukan arah pembangunan bangsa," ujarnya.

Emilia menjelaskan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai tantangan yang berlapis ketika terjun ke dunia politik. Selain keterbatasan akses ekonomi, perempuan juga dihadapkan pada beban ganda dalam kehidupan rumah tangga yang kerap menjadi hambatan dalam mengembangkan karier politik.

Ia mencontohkan, dalam banyak kondisi perempuan cenderung lebih mempertimbangkan kebutuhan keluarga sebelum memutuskan maju dalam kontestasi politik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan sering dihadapkan pada pilihan yang lebih kompleks dibandingkan laki-laki dalam mengakses ruang politik.

Selain itu, Emilia juga menyoroti masih terjadinya kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun ekonomi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan nyata yang perlu diatasi agar perempuan dapat berpartisipasi secara aman, setara, dan bermakna dalam kehidupan demokrasi.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi NTT Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Melpi Minalria Marpaung, menyampaikan bahwa keterlibatan perempuan dalam demokrasi tidak cukup hanya diukur dari jumlah partisipasi, tetapi juga dari sejauh mana perempuan memiliki kesempatan untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan data yang dipaparkan, representasi perempuan dalam lembaga politik maupun penyelenggara pemilu terus menunjukkan perkembangan. Namun, keterwakilan tersebut dinilai belum sepenuhnya diikuti dengan peluang yang setara untuk memengaruhi kebijakan publik maupun menghasilkan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan.

Melpi menambahkan bahwa perempuan saat ini telah memiliki ruang untuk berpartisipasi sebagai peserta maupun penyelenggara pemilu. Namun, peluang untuk terpilih serta berperan dalam proses pengambilan kebijakan masih relatif terbatas karena berbagai tantangan yang dihadapi dalam dunia politik.

"Perempuan tidak boleh hanya hadir sebagai pelengkap administrasi. Perlu ada perjuangan bersama dan dukungan dari semua pihak agar perempuan memiliki kesempatan yang lebih luas dalam mengambil kebijakan serta melahirkan regulasi yang semakin ramah terhadap perempuan," tegasnya.

Melalui webinar tersebut, Bawaslu Provinsi NTT berharap semakin tumbuh kesadaran bersama mengenai pentingnya memperkuat peran perempuan dalam demokrasi. Keterlibatan perempuan yang bermakna diharapkan mampu menghadirkan proses demokrasi yang lebih inklusif, adil, serta responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.