Giat Webinar Bawaslu NTT, Syafrida Tekankan Pentingnya Optimalisasi Kepemimpinan Perempuan

KUPANG, Bawaslu NTT – Di tengah pesatnya disrupsi digital dan tantangan demokrasi, kepemimpinan perempuan dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan keadilan dalam penegakan hukum Pemilu. Hal ini disampaikan oleh Syafrida R. Rasahan dalam webinar bertajuk “Perempuan Dalam Bingkai Demokrasi” yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (30/06/2026).

Anggota Ombudsman RI itu menyoroti adanya tantangan baru dalam penegakan keadilan Pemilu, mulai dari ancaman hoaks berbasis kecerdasan buatan ( deepfake ), serangan siber, hingga kompleksitas regulasi terkait dinamika pasca-putusan Mahkamah Konstitusi dan revisi Undang-Undang Pemilu. Selain itu, terdapat pula tantangan struktural dan kultural, termasuk budaya patriarki, risiko kekerasan berbasis gender digital, hingga konflik peran domestik bagi penyelenggara perempuan.

Lebih jauh, Ia mendorong agar keterlibatan perempuan tidak hanya sebatas pemenuhan kuota administratif, melainkan menduduki posisi strategis pengambil keputusan. "Ketegasan penindakan yang dipimpin oleh perempuan berintegritas tinggi akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap legitimasi Pemilu," tegasnya.

Senada dengan Syafrida, jurnalis dan aktivis Gadrida Djukana menegaskan bahwa demokrasi sejati tidak cukup hanya dengan prosedur pemilihan umum semata, melainkan membutuhkan "inklusi efektif" yang menjamin kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia. Menurutnya kebijakan kuota 30% perempuan saat ini masih sebatas "tiket masuk", bukan sebuah kekuasaan yang nyata. Kebijakan afirmatif tersebut tidak akan membawa perubahan transformatif jika institusi politik tidak dirombak secara struktural dan kultural dari dominasi maskulinitas yang tertanam kuat.

Menutup paparannya, Gadrida menegaskan bahwa kekuatan demokrasi tidak diukur dari jumlah kursi parlemen yang diduduki perempuan, melainkan dari keberanian sistem untuk mendengarkan, melindungi, dan mengeksekusi suara perempuan.

"Pemilu yang adil dan inklusif adalah Pemilu di mana perempuan tidak hanya menjadi objek yang dipilih, tetapi menjadi subjek yang mengawasi, menegakkan, dan membentuk aturan main demokrasi," pungkas perempuan yang biasa disapa Ana itu.

Kegiatan webinar ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas, menyamakan persepsi, dan memperkuat komitmen, baik bagi perempuan yang berada di dalam struktur pengawas Pemilu maupun jaringan pengawas partisipatif. Juga untuk memperkuat literasi politik, memetakan tantangan, serta mendorong keterlibatan aktif perempuan demi terciptanya Pemilu yang bersih, jujur, adil, dan inklusif.