MINGGAR XX: Bawaslu NTT Bahas Sengketa Proses Dan Sengketa Hasil Untuk Wujudkan Keadilan Pemilu
|
KUPANG – Sebagai wadah peningkatan kapasitas jajaran Pengawas Pemilu di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi NTT menggelar kegiatan Mingguan Penanganan Pelanggaran (MINGGAR) Edisi XX, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui media zoom meeting.
Dalam arahan sekaligus pemantik diskusi, Anggota Bawaslu NTT Melpi Minalria Marpaung menekankan bahwa baik sengketa proses di Bawaslu maupun sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK) pada dasarnya memiliki satu tujuan akhir yang sama, yakni menghadirkan keadilan Pemilu. Sengketa proses berfungsi mengoreksi kebijakan tahapan, sementara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) menguji perselisihan perolehan suara.
“Keadilan sejatinya milik seluruh warga negara Indonesia. Penyelesaian sengketa yang adil dan transparan akan mampu memperkuat legitimasi hasil Pemilu serta mendongkrak kembali kepercayaan publik terhadap kualitas proses demokrasi di Indonesia,” ujar Melpi.
Selain itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu NTT ini juga menggambarkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi oleh jajaran Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu dan dinamika yang dihadapi pada saat berproses di MK dalam sidang PHPU.
“Penyelesaian sengketa proses masih dihadapkan pada sejumlah tantangan nyata seperti minimnya pemahaman peserta Pemilu terkait legal standing dan teknis penyampaian sengketa, kendala peserta dalam membedakan antara pelanggaran administrasi dan sengketa proses, serta terbatasnya jumlah SDM pengawas khusus sekaligus mediator. Di sisi lain, pemeriksaan PHPU juga tidak lepas dari berbagai problematika, mulai dari batasan objek sengketa yang sempit, beratnya beban pembuktian pemohon, keterbatasan waktu pemeriksaan, irisan tahapan dengan Pilkada, hingga persoalan anggaran,” jelasnya.
Pada edisi keduapuluh ini, anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah Roos Linda Rambu Lodji didapuk sebagai Pemateri dan staf P3S Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah Hengky Malotung dipercayakan sebagai moderator yang memandu jalannya kegiatan. Dalam pemaparannya, Roos menekankan bahwa pemahaman terhadap objek sengketa merupakan kunci utama bagi pengawas Pemilu dalam mengarahkan persoalan hukum ke mekanisme penyelesaian yang tepat.
“Tidak semua keberatan dalam penyelenggaraan Pemilu dapat dikategorikan sebagai sengketa proses atau sengketa hasil. Permasalahan dalam Pemilu memiliki rezim hukum dan jalur penanganan masing-masing, mulai dari pelanggaran administratif, kode etik, tindak pidana Pemilu, hingga sengketa proses dan hasil,” ujar dia.
Dari materi yang telah disampaikan, Tim Penanggap yang terdiri dari 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Sumba Barat, kemudian menambahkan hal-hal lain yang belum disampaikan oleh Pemateri untuk memperdalam pokok pembahasan, juga berbagi pengalaman dan dinamika yang dihadapi saat melakukan proses penanganan di daerahnya masing-masing. Diskusi kemudian berjalan secara interaktif, dimana setiap peserta memberikan sharing knowledge untuk saling menguatkan dan melengkapi satu sama lain, yang kemudian diberikan sebuah konklusi oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi NTT Melpi Minalria Marpaung.
Penulis : Paulus F. I. Bogar
Foto : Humas Bawaslu NTT