Bawaslu Flores Timur Matangkan Kesiapan SDM Pengawas untuk Pemilu 2029 Lewat Evaluasi Strategis

LARANTUKA – Dalam upaya melahirkan penyelenggara pengawas yang berkualitas untuk menghadapi Pemilu 2029, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Flores Timur menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Rabu, 22 April 2026. Kegiatan bertajuk “Evaluasi Kinerja dan Peningkatan SDM” ini dilaksanakan secara daring melalui platform zoom dengan menghadirkan Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai narasumber utama.

Ketua Bawaslu Flores Timur, Ernesta Katana manyampaikan "kami sampai pada satu kesimpulan bahwa kami tidak bisa melihat diri kami sendiri. Oleh karena itu, kami memerlukan penilaian dan motivasi dari tingkat hierarki yang lebih tinggi, terutama dari Bawaslu Provinsi NTT," ujar Ernesta Katana.

Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk memastikan keberadaan SDM yang benar-benar siap melaksanakan tugas pengawasan Pemilu 2029 melalui peningkatan kapasitas yang berkelanjutan.

Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Nonato Da Purificacao Sarmento, memberikan arahan strategis untuk mengatasi tantangan geografis di Flores Timur sebagai wilayah kepulauan. Ia menekankan bahwa penanganan pelanggaran pemilu dibatasi waktu, sementara akses antar pulau kerap menjadi kendala.

Sebagai solusi, ia mengusulkan pembentukan koordinator “Gugus Pulau” dan tim “Mobile Supervision” guna memperkuat pengawasan di wilayah terpencil. Selain itu, ia menyoroti pentingnya mitigasi bencana dan perlunya regulasi yang lebih jelas berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya.

Ke depan, Bawaslu juga akan mengoptimalkan metode kerja hybrid (daring dan luring) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di tengah keterbatasan geografis.

Melalui sinergi antara evaluasi internal dan arahan strategis dari tingkat provinsi ini, Bawaslu Flores Timur optimistis dapat membangun sistem pengawasan yang lebih tangguh, adaptif, dan responsif terhadap karakteristik daerah demi kesuksesan pesta demokrasi 2029.