Bawaslu NTT Perkuat Humas: Bikin Konten Itu Gampang, Asal Dicoba!

KUPANG — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi NTT menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Kehumasan, Peliputan, Dokumentasi, serta Informasi Publik Kupang, 8 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bawaslu Provinsi NTT ini bertujuan agar kerja-kerja pengawasan Pemilu bisa disampaikan kepada masyarakat dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami.

Narasumber Hilmiyatillah Mokhesen mengajak seluruh tim humas Bawaslu untuk lebih aktif dan kreatif dalam mengelola media sosial. Tujuannya agar Bawaslu semakin dekat dan dipercaya oleh masyarakat luas.
Supaya tidak bingung harus mulai dari mana, beberapa poin-poin penting yang disampaikan :

Pertama rutin bikin konten, Jangan Takut Susah. Tim humas diminta untuk keluar dari zona nyaman dan mulai rutin membuat konten minimal satu kali dalam seminggu. Pola pikir bahwa membuat konten itu rumit harus dibuang jauh-jauh. Kalau bingung mau mulai dari mana, mulailah dari hal-hal yang ada di sekitar kita.

Kedua Wajib Pakai Professional Dashboard. Semua akun media sosial resmi Bawaslu diminta beralih menggunakan professional dashboard (akun profesional). Fitur ini penting agar pengelola bisa memantau perkembangan, performa, serta seberapa luas informasi menjangkau masyarakat.

Ketiga Tunjuk Satu Wajah Humas di Tiap Daerah. Setiap Bawaslu kabupaten/kota diminta mencari satu orang perwakilan yang siap tampil menjadi "wajah" atau juru bicara di depan publik.

Ke empat Bisa Pakai Suara Saja (Voice-Over). Bagi yang masih merasa canggung atau kesulitan jika harus tampil langsung di depan kamera, tidak perlu khawatir. Pengelola bisa menyiasatinya dengan menggunakan rekaman suara (voice-over) berlatar video atau foto, dengan panduan materi dasar yang sudah disiapkan.

Dan yg ke terkahir Jadikan Bawaslu Rumah yang Ramah dan Terpercaya. Lewat pengelolaan media sosial yang ramah, dekat dengan keseharian masyarakat, serta informatif, Bawaslu diharapkan bisa menjadi tempat yang aman dan transparan bagi publik untuk mencari tahu seputar pengawasan Pemilu.