Humas Bawaslu Harus Mencerminkan Partisipasi Publik

KUPANG – Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Kehumasan, Peliputan, Dokumentasi, dan Informasi Publik Tahun 2026 pada Kamis, 8 Oktober 2026. Kegiatan ini dilaksanakan daring dan luring guna memperkuat kapasitas serta kualitas publikasi kelembagaan.

Acara diikuti oleh Anggota Bawaslu NTT Melpi M. Marpaung dan dibuka secara resmi oleh Amrunur Muh. Darwan. Adapun peserta kegiatan meliputi :
 Peserta Daring ( Online ) : Diikuti oleh Koordinator serta Kepala Subbagian (Kasubag) Kehumasan dari 22 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT.
 Peserta Luring ( Tatap Muka ) : Diikuti oleh anggota Bawaslu Kota Kupang dan Kupang yang membidangi Kehumasan, Kepala bagian Hukum, Humas dan Datin Siman Halisi dan Tim Pengelola media sosial Bawaslu Provinsi NTT.

Penyelenggaraan rakor ini bertujuan untuk menyamakan pola publikasi, dokumentasi, dan pengelolaan informasi publik antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Sinergi ini ditujukan untuk membangun citra positif lembaga di mata publik melalui sajian informasi yang akurat dan terukur.

Dalam arahan pembuka, koordinator divisi Humas Propinsi NTT menyampaikan bahwa fungsi humas harus membuka ruang partisipasi publik sehingga publikasi di media sosial bukan hanya soal kelembagaan Bawaslu semata. “Paradigma publikasi kehumasan kita kedepan harus membuka ruang partisipasi publik, publikasi media sosial dan pemberitaan kita harus bergeser dari Bawaslu sentris ke sosial sentris”, tegas Amru.

Dengan rapat koordinasi ini, para peserta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa media sosial dan pola pemberitaan serta perumusan strategi peningkatan tata kelola kehumasan, peliputan, dan dokumentasi agar lebih menjawab kebutuhan kelembagaan dan meningkatkan partisipasi publik.

Selain itu, Amrunur juga menegaskan bahwa forum ini merupakan ruang evaluasi dan refleksi bersama. Ia menekankan pentingnya membentuk pola dan ritme kerja kehumasan agar jajaran kehumasan siap menghadapi tantangan kerja-kerja publikasi dan kehumasa saat tahapan Pemilu berlangsung.

"Melalui evaluasi ini, ritme kerja kehumasan kita diharapkan sudah terbentuk. Dengan demikian, ketika memasuki tahapan yang sangat padat, seluruh tim sudah memahami langkah yang harus diambil serta hasil (output) yang wajib dicapai dari kerja-kerja kehumasan", tutup Amrunur.

Melalui pelaksanaan rakor ini, Bawaslu se-NTT berkomitmen menghadirkan keterbukaan informasi publik yang makin edukatif, kreatif, dan responsif bagi masyarakat.