Lompat ke isi utama

Berita

Giat GEMAS #9, Melpi Tekankan Pemetaan Risiko Dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu

Petakan Risiko, Perkuat Pengawasan, Tegakkan Keadilan Pemilu

Petakan Risiko, Perkuat Pengawasan, Tegakkan Keadilan Pemilu

KUPANG – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Melpi Marpaung memaparkan strategi pemetaan potensi kerawanan sekaligus mekanisme penanganan pelanggaran administratif Pemilu dalam kegiatan bertajuk GEMAS PEMILU (Gerakan Masyarakat Sadar Pengawasan Pemilu) yang diinisiasi oleh Bawaslu Kabupaten Kupang, Kamis (19/11/2026).

Pelanggaran administratif Pemilu didefinisikan sebagai perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme terkait administrasi pelaksanaan Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan. Dalam penyelesaiannya, Bawaslu berpegang pada empat prinsip dasar, yaitu cepat (sesuai tenggat), imparsial (tidak memihak para pihak), tanpa biaya, dan terbuka.

Lebih lanjut, Melpi menjelaskan bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini, pemetaan potensi dilakukan dengan menghubungkan norma, proses, aktor, indikator, bukti, dan dampak secara terukur. "Penentuan prioritas pengawasan dilakukan melalui analisis risiko berdasarkan dua dimensi utama, yakni peluang terjadinya dan besarnya dampak. Tahapan dengan dampak luas terhadap hak pilih, kesetaraan peserta, validitas hasil, atau yang berpotensi merusak integritas penyelenggara dikategorikan sebagai prioritas tinggi untuk direspons dengan peningkatan frekuensi pengawasan, uji petik, permintaan data, koordinasi, hingga peringatan dini," jelasnya.

Pada kesempatan ini, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi itu juga menyoroti sejumlah titik rawan dalam penanganan perkara yang perlu dihindari, seperti salah kualifikasi perkara (mencampuradukkan administratif dengan pidana, etik, atau sengketa proses), rujukan norma yang terlalu umum, kronologi lemah, bukti tidak autentik, keterlambatan pengendalian tenggat, hingga lemahnya pemantauan tindak lanjut putusan.

"Sebagai arah strategis, penguatan pengawasan dan penanganan diarahkan pada pengawasan berbasis risiko, penanganan berbasis bukti, serta putusan yang efektif didukung pembaruan peta risiko per tahapan, database indikator, tim respons cepat, standardisasi dokumentasi, penguatan kualitas kajian, dan pemantauan putusan. Pemilu berintegritas dimulai dari prosedur yang tertib, pengawasan yang cermat, dan penanganan yang adil," pungkas Melpi.

Diskusi Tematik melalui Program “GEMAS PEMILU” (Gerakan Masyarakat Sadar Pengawasan Pemilu) tahun 2026 yang digagas oleh Bawaslu Kabupaten Kupang ini adalah sebuah Forum Konsolidasi dan Literasi Demokrasi bagi masyarakat umum dari berbagai kalangan, yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan menghadirkan pembicara yang memiliki kepedulian dan kepakaran pada isu kepemiluan. Pada edisi kesembilan ini, topik yang diangkat adalah Merawat Demokrasi dan Mengawal Suara Rakyat Melalui Optimalisasi Jurnalisme Warga serta Pemetaan Potensi Pelanggaran Administratif Pemilu dan Mekanisme Penanganannya.

Penulis : Paulus F. I. Bogar

Foto : Humas Bawaslu NTT