Lompat ke isi utama

Berita

Pertemuan Kedua Pelatihan Modul Penyusunan Keterangan Tertulis PHP Kada, Bawaslu NTT Bahas Persiapan dan Manajemen Dokumen Bahan Awal

Dokumen Tertata, Keterangan Akurat, Keadilan Pemilukada Terjaga

Dokumen Tertata, Keterangan Akurat, Keadilan Pemilukada Terjaga

KUPANG – Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali menggelar pertemuan kedua rangkaian Pelatihan Teknik Penyusunan Keterangan Tertulis Bawaslu pada Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada). Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (19/11/2026), diikuti jajaran Bawaslu Provinsi NTT serta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT.

Pertemuan kedua ini diawali dengan pengantar kegiatan oleh Magdalena Yuanita Wake, SH, MH selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi NTT yang mengharapkan peserta kegiatan dapat secara maksimal menggunakan kesempatan belajar untuk meningkatkan kapasitas dalam penyiapan bahan awal untuk penyusunan keterangan tertulis ketika bersengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah nantinya.

Adapun topik utama pada pertemuan kedua ini adalah Pengumpulan, Penyusunan, dan Penyampaian Bahan Awal Keterangan Tertulis PHP Kepala Daerah. Fasilitator kegiatan ialah Reinans Ernesto I. Lerrick, SH, dan Sammy Klomanghitis, SH,  dengan sasaran peserta ASN di lingkungan Bawaslu, khususnya staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, serta Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.

Dalam sesi materi, peserta dipandu memahami keterkaitan tahapan Pemilukada dengan pembagian tugas divisi pengawasan, tugas serta kewenangan Bawaslu di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Fokus utama terletak pada manajemen dokumen bahan awal, meliputi dokumen hasil pencegahan pelanggaran, dokumen penanganan pelanggaran, dokumen penyelesaian sengketa proses Pemilukada, hingga dokumen hasil pelaksanaan pengawasan yang relevan untuk keterangan tertulis di Mahkamah Konstitusi.

“Bahan awal keterangan tertulis tidak hanya sekadar kumpulan berkas, tetapi dasar utama agar keterangan Bawaslu akurat, terukur, dan sesuai tahapan pengawasan,” ujar salah satu narasumber dalam sesi curah pendapat dan diskusi. Peserta juga melakukan praktik persiapan bahan awal melalui kerja kelompok, presentasi, dan asistensi untuk memastikan kemampuan teknis pengumpulan dokumen sesuai ketentuan.

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari pertemuan pertama yang berisi orientasi modul. Rangkaian pelatihan ini diagendakan hingga April 2027 dengan tahapan praktik, simulasi kasus, dan evaluasi akhir. Diharapkan seluruh peserta memiliki keterampilan memadai dalam menyiapkan, mengelola, serta menyampaikan bahan awal keterangan tertulis apabila terdapat perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah.

Penulis : Ernest Lerrick 

Foto : Humas Bawaslu NTT