Bawaslu NTT Gelar Dikusi Dampak Putusan MK Terhadap Pengawasan Pemilu dan Perkuat Etika Penyelenggara Pemilu

KUPANG – Demokrasi tidak hanya dibangun diatas "rule of law" yang bersifat prosedural formal, namun secara bersamaan menegakkan "the rule of ethics" yang memastikan sistem demokrasi kita bersifat substanstif.  Semangat inilah yang mengemuka dalam diskusi Pojok Pengawasan yang digelar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis (12/11/2026).

Diskusi Pojok Pengawasan dibuka oleh Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H), Amrunur Muh. Darwan. Turut hadir Kepala Bagian Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi NTT, Denny Fanny Matulessy dan Djembri Pahwali, Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda serta Jajaran Sekretariat.

Dalam arahan pembukaan, Amrunur menyampaikan urgensi dua topik yang menjadi diskusi pojok pengawasan. Dampak Putusan MK terhadap Pengawasan Pemilu dan Memperkuat Etika Penyelenggara Pemilu sebagai pilar penting demokrasi. Menurutnya, dalam demokrasi elektoral, penegakan hukum Pemilu sama pentingnya dengan penegakan etika penyelenggara Pemilu. "Pemilu yang baik ditentukan oleh kerangka hukum yang baik dan ditopang oleh Etika Penyelenggara Pemilu" tuturnya sembari membuka kegiatan.
   
Diskusi edisi ketiga ini, menyoroti dua topik utama yakni Menyigi Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pengawasan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Sabu Raijua yang disampaikan oleh Narasumber pertama, Dikson Hau Pia, dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua. Dikson menyoroti dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Sabu Raijua.

Sebagai contoh Putusan MK Nomor 85 Tahun 2022 tentang Syarat Calon Legislatif bagi Mantan Narapidana. Selain itu, Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang berpengaruh terhadap pengawasan. "Putusan MK mempengaruhi lanskap pengawasan Pemilu", tuturnya.

Selanjutnya, Heppy Oktavia dari Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara menyampaikan tentang Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Catatan Pelanggaran Kode Etik di Kabupaten Timor Tengah Utara. Sebagai penyelenggara Pemilu harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip sebagai penyelenggara yang profesional, mandiri dan berintegritas.

Ia memberikan catatan bahwa akibat ketidak profesionalan penyelenggara Pemilu akan berdampak pada menurunnya trust public terhadap proses dan hasil Pemilu. "Sebagai penyelenggara Pemilu kita harus berpegang teguh pada prinsip profesional, mandiri, independen serta menjaga integritas", tuturnya.

Diskusi dipandu oleh Nalda, selaku moderator, dengan menghadirkan dua penanggap, yakni Muhamad Hamka, Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, dan Muhammad Rifai, Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Kabupaten Lembata.

Kegiatan yang melibatkan peserta dari berbagai unsur,  jajaran Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTT, Kepala Sekretariat dan Koordinator Sekretariat, pejabat fungsional, hingga staf sekretariat serta alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP)/P2P,  organisasi kemasyarakatan (Ormas), organisasi kepemudaan (OKP), serta berbagai elemen masyarakat lainnya berjalan penuh antusias.

Dengan adanya keterlibatan berbagai unsur tersebut dapat menjadi penguat demokrasi kedepan karena demokrasi membutuhkan kolaborasi.

Pojok Pengawasan menjadi salah satu ruang strategis untuk menghidupkan kembali gagasan-gagasan yang tertuang dalam buku melalui diskusi terbuka. Dengan demikian, pengetahuan dan pengalaman pengawasan dapat terus berkembang, dipertukarkan, serta memberikan kontribusi bagi penguatan demokrasi di daerah.

Dari Nusa Cendana, Bawaslu NTT terus mendorong tumbuhnya literasi politik dan demokrasi serta kesadaran hukum agar terwujud Pemilu yang berkualitas kedepan. Sebab, demokrasi yang kuat dibangun melalui kesadaran bersama untuk menjaga setiap prosesnya agar berjalan sesuai prinsip dan ketentuan hukum.