Hadiri FGD Bawaslu RI, Melpi Komitmen Perkuat Kewenangan, Prosedur, Dan Kekuatan Putusan Bawaslu

BEKASI – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Melpi Minalria Marpaung menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Kelembagaan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Melalui Redesain Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diselenggarakan Bawaslu RI di Hotel Santika Premiere, Bekasi, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu RI ini digelar sebagai upaya penyempurnaan kerangka penegakan hukum Pemilu dalam pembahasan revisi Undang–Undang Pemilu, yang diharapkan menjadi model penanganan pelanggaran Pemilu, khususnya pelanggaran administratif Pemilu, yang lebih efektif, berkeadilan dan memberikan kepastian hukum.

Dalam arahan saat membuka kegiatan FGD ini, Anggota Bawaslu RI Puadi menggarisbawahi perlunya perubahan paradigma dalam penanganan pelanggaran Pemilu. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah menempatkan penegakan hukum secara lebih proporsional, dengan mempertimbangkan prinsip ultimum remedium, tanpa mengabaikan karakteristik dan kebutuhan penegakan hukum administratif Pemilu.

“FGD ini tidak sekadar menjadi ruang diskusi, tetapi juga sarana untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan dan persoalan dalam mekanisme penanganan pelanggaran administratif yang selama ini berjalan. Evaluasi tersebut diperlukan agar kewenangan Bawaslu dapat dijalankan secara optimal dan menghasilkan keputusan yang memberikan kepastian hukum,” jelasnya.

Sementara itu, Melpi Marpaung menilai urgensi pembenahan regulasi kepemiluan ke depan memang sangat dibutuhkan, agar dapat menjawab kebutuhan dan persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum Pemilu. “Menjelang Pemilu 2029, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Undang–Undang Pemilu menjadi sebuah keniscayaan. Berbagai pengalaman empiris dari praktik penanganan pelanggaran di daerah, menuntut adanya penguatan kelembagaan Bawaslu,” ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu NTT itu.

Forum ini menghadirkan unsur pimpinan Bawaslu RI, pejabat struktural dan fungsional Sekretariat Jenderal Bawaslu, serta Anggota Bawaslu Provinsi yang mengampu Divisi Penanganan Pelanggaran. Untuk membedah persoalan secara komprehensif dari sudut pandang empiris, teoretis, dan teknokratis, Bawaslu RI menghadirkan narasumber ahli yang kompeten di bidangnya, dari unsur Akademisi dan Tenaga Ahli DPR RI.

Melalui rangkaian diskusi panel, hingga penyusunan rekomendasi akhir, kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan usulan konkret terkait penguatan tugas dan wewenang Bawaslu, rancangan pola penanganan pelanggaran, redesain penanganan pelanggaran administratif, serta rancangan pola investigasi yang nantinya akan direkomendasikan kepada pembentuk undang-undang untuk diakomodasikan dalam RUU Pemilu.