Jaga Mutu Data IKP, Bawaslu NTT Perkuat Kapasitas Enumerator

KUPANG - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Coaching Clinic Penguatan Kapasitas Enumerator Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) secara daring, Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini menekankan pentingnya kualitas data dan kesiapan enumerator dalam mendukung pemetaan kerawanan Pemilu 2029.

Membuka kegiatan, Anggota Bawaslu NTT sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Amrunur Muh. Darwan menegaskan IKP harus menjadi dasar untuk menyusun langkah pencegahan yang sesuai dengan potensi persoalan di setiap wilayah.

“Indeks kerawanan Pemilu ini tetap dipahami sebagai instrumen untuk memetakan kerawanan pada setiap tahapan Pemilu,” tegasnya.

Amrunur menyoroti empat hal yang perlu diperkuat, yakni kapasitas enumerator, kelengkapan bukti pendukung, kedisiplinan waktu pengumpulan data, serta analisis hasil pengumpulan data. Dia mengingatkan pentingnya penataan arsip agar setiap informasi yang dihimpun memiliki dasar yang jelas dan dapat ditelusuri.

Menurutnya, pengelolaan data IKP membutuhkan keterlibatan pimpinan, sekretariat, dan enumerator. Karena itu, pemeriksaan dan pembahasan substansi data perlu dilakukan bersama melalui koordinasi lintas divisi.

Kegiatan yang diikuti jajaran Bawaslu kabupaten/kota se-NTT tersebut menghadirkan Adie Iwa Chatulistiwa, Widyaiswara Ahli Pertama pada Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu RI, sebagai narasumber.

Adie menjelaskan, arah pengembangan IKP 2029 bergerak menuju indeks dinamis yang diperbarui secara berkala. Pengembangan tersebut diharapkan meningkatkan kemampuan IKP dalam memperkirakan potensi pelanggaran dan sengketa sehingga dapat mendukung langkah pencegahan yang lebih tepat.

“Harapannya mampu mengubah fungsi IKP dari sekadar peta histori menjadi instrumen estimasi risiko Pemilu,” jelasnya.

Dalam rancangan yang masih dikembangkan, pengumpulan data diarahkan memadukan data internal Bawaslu dengan informasi melalui diskusi kelompok terarah bersama pakar lokal. Pendekatan ini diharapkan membantu menangkap potensi kerawanan yang belum terdokumentasi dalam laporan atau temuan resmi.

Adie juga menekankan perlunya penguatan kompetensi secara berkelanjutan. Pedoman teknis pengumpulan dan pengelolaan data tengah disiapkan untuk mendukung kesamaan pemahaman serta kualitas kerja enumerator.

Pada sesi diskusi, peserta menyampaikan kebutuhan kejelasan kriteria informan, teknik pengumpulan data, penanganan keterbatasan bukti pendukung, serta penerjemahan hasil IKP menjadi tindakan pencegahan.

Menutup kegiatan, Amrunur meminta jajaran Bawaslu kabupaten/kota mempelajari standar mutu data IKP dan mulai menginventarisasi dokumen pendukung. Persiapan tersebut diharapkan memperkuat kesiapan jajaran dalam pengumpulan data IKP Pemilu 2029.