Bawaslu NTT Perkuat Pengawasan PDPB Triwulan III

KUPANG — Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Divisi P2H menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026 secara daring, Senin (28/09/2026). Kegiatan ini bertujuan menyamakan langkah pengawasan menjelang Rapat Pleno PDPB Triwulan III bersama jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam pengawasan, Bawaslu menemukan berbagai dinamika data pemilih, mulai dari pemilih meninggal dunia, pindah domisili, pemilih baru, hingga perbedaan NIK dan NKK. Di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), hasil Coktas terhadap 27 sampel pemilih yang tercatat meninggal dunia seluruhnya terkonfirmasi benar. TTU juga mencatat 8.058 perubahan data, meliputi pemilih potensial baru, perpindahan pemilih, perubahan NKK, status perkawinan, nama, tanggal lahir, serta data pekerja migran.

Koordinasi turut membahas kendala pengawasan di wilayah terdampak gempa, seperti Manggarai Timur, Nagekeo, dan Manggarai, yang menyebabkan penyesuaian jadwal uji petik dan Coktas. Bawaslu menekankan agar penyesuaian tersebut tetap menjaga validitas data dan hak pilih masyarakat.

Bawaslu juga mendorong penyerahan data sampel pemilih secara by name by address paling lambat H-3 sebelum pengawasan agar dapat dianalisis lebih awal.

Sebagai tindak lanjut, Bawaslu NTT merekomendasikan penyusunan petunjuk teknis Coktas dan Pleno bagi daerah terdampak bencana, pencoretan pemilih yang telah terkonfirmasi meninggal dunia, standardisasi penyerahan data sampel, perbaikan perbedaan NIK/NKK, serta pemutakhiran data pekerja migran dan pemilih luar negeri.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan serta menjaga hak pilih masyarakat NTT.