Bawaslu NTT Sambangi DPW Perindo, Perkuat Konsolidasi Demokrasi Jelang Pemilu 2029

KUPANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan kunjungan resmi ke Kantor DPW Partai Perindo Provinsi NTT sebagai bagian dari upaya konsolidasi demokrasi dan koordinasi kelembagaan pasca Pemilu 2024. Pertemuan ini merupakan kunjungan perdana Bawaslu NTT ke partai politik dalam rangka menyongsong tahapan Pemilu 2029 yang diprediksi akan dimulai pada September 2027 mendatang.
 

Hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Bawaslu NTT, Amrunur Muh Darwan (Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat) dan Melpi Minalria Marpaung (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi). Turut mendampingi jajaran sekretariat Bawaslu NTT, antara lain Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Data Informasi, Siman Halisi, serta Plt. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Abdul Asis serta staf sekretariat Bawaslu Provinsi NTT.
 

Amrunur Muh Darwan menekankan beberapa program prioritas nasional yang sedang dijalankan Bawaslu, yakni Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) dan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). Bawaslu berharap partai politik ikut proaktif memantau pergerakan data pemilih, mengingat adanya lonjakan pemilih pemula yang cukup signifikan di NTT.
“Kami mengonsolidasikan ruang kosong atau masa non-tahapan ini untuk berdiskusi dengan calon peserta Pemilu 2029, guna mendapatkan masukan terkait perbaikan regulasi ke depan,” ujar Amrunur.

Sedangkan Melpi Minalria Marpaung mengapresiasi komunikasi Partai Perindo yang dinilai cukup baik selama tahapan Pemilu sebelumnya, sehingga meminimalisir pelanggaran pidana. Melpi juga menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan dan kesiapan administrasi keanggotaan agar tidak menjadi kendala saat verifikasi faktual di masa mendatang.

Kesiapan dan Evaluasi Partai Perindo Sekretaris DPW Partai Perindo NTT menyambut baik kunjungan ini dan menyatakan bahwa partai tengah melakukan transformasi internal, termasuk penguatan basis di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota. Perindo juga melaporkan bahwa kepengurusan baru telah terbentuk di 22 kabupaten/kota dan sedang dalam proses pemutakhiran data melalui Sistem Informasi Partai (SIPOL).
Namun, pihak Perindo juga menyampaikan sejumlah catatan kritis dari pengalaman Pemilu 2024, di antaranya:
Praktik Politik Uang: Adanya kekhawatiran terkait praktik politik uang di tingkat bawah yang sulit dibuktikan secara hukum.
Keterbatasan SDM Pengawas: Perbandingan jumlah pengawas di tingkat desa yang hanya satu orang dianggap tidak imbang dengan beban kerja pengawasan di lapangan.
Etika Pengawas Lapangan: Masukan agar petugas pengawas di tingkat desa/kecamatan lebih mengedepankan etika dan komunikasi yang persuasif saat melakukan pemantauan kegiatan partai.
 

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen kedua belah pihak untuk terus menjalin komunikasi intensif, terutama dalam hal pendidikan politik dan pengawasan partisipatif demi terciptanya Pemilu yang lebih berkualitas dan berintegritas di Nusa Tenggara Timur.