Indeks Kualitas Kebijakan, Momentum Evaluasi Kinerja Bawaslu

KUPANG – Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nonato Da Purificacao Sarmento, bersama Anggota Bawaslu NTT James Welem Ratu, mengikuti kegiatan Sosialisasi Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum secara daring melalui platform Zoom Meeting pada Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI melalui Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan Pelatihan (Puslitbangdiklat) ini bertujuan untuk memperkuat reformasi birokrasi dan memastikan kualitas kebijakan di lingkungan Bawaslu.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja dalam sambutannya, menegaskan bahwa penerapan indeks ini merupakan bentuk evaluasi nyata terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diambil lembaga. Ia berharap kualitas kebijakan Bawaslu, baik untuk internal maupun pelayanan publik, dapat terus ditingkatkan ke depannya.

"Indeks ini adalah bentuk evaluasi. Kami harapkan teman-teman tetap bekerja dengan baik dan kualitas kebijakan pemilihan akan semakin lebih baik lagi," ujar Rahmat Bagja dalam arahannya. Ia juga mencontohkan beberapa kebijakan yang perlu dievaluasi dan diperbaiki kualitasnya, seperti sistem informasi penyelesaian sengketa (SIPS) yang kini sudah mencapai versi terbaru, serta kebijakan mengenai izin pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi ASN Bawaslu agar tetap berjalan efisien di tengah tahapan Pemilu.

Rahmat Bagja juga mengingatkan para Ketua dan Anggota Bawaslu di daerah, termasuk para Kepala Sekretariat (Kasek) dan Kepala Bagian (Kabag), untuk memiliki target kinerja yang jelas. Ia menekankan pentingnya komitmen terhadap janji kinerja yang telah ditandatangani bersama ketua lembaga di awal tahun.

Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), yaitu Evy Trisulo Dianasari yang memaparkan mekanisme dan tahapan penilaian IKK, serta Nurul Rohmawati yang menjelaskan instrumen serta kriteria penilaian objek kebijakan.

Partisipasi aktif pimpinan Bawaslu NTT dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen untuk menyelaraskan standar kualitas kebijakan sesuai dengan arahan pusat demi terwujudnya tata kelola lembaga yang lebih akuntabel dan profesional.