MINGGAR XIX: Bawaslu NTT Soroti Pengawasan Pengadaan Dan Distribusi Logistik Pemilu

KUPANG – Sebagai wadah peningkatan kapasitas jajaran Pengawas Pemilu di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi NTT menggelar kegiatan Mingguan Penanganan Pelanggaran (MINGGAR) Edisi XIX, Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui media zoom meeting.

Dalam arahan saat membuka kegiatan, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu NTT Melpi Minalria Marpaung menyoroti berbagai kendala dan tantangan seperti faktor cuaca ekstrem, wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang memiliki jangkauan sangat sulit, juga penggunaan aplikasi SILOK oleh KPU dan kerusakan atau kehilangan logistik saat tiba di TPS, meskipun pengawasan sebelumnya telah dilakukan. Oleh karena itu, dia mengajak jajaran pengawas untuk melakukan pengawasan secara maksimal, serta menyiapkan langkah-langkah mitigasi dan pencegahan secara dini.

“Jangan kita berpikir distribusi logistik ini sekedar menghitung, menghantar, tetapi ini adalah kunci dapat terlaksananya pungut hitung. Ia mengingatkan bahwa ketersediaan logistik yang bermasalah akan berdampak langsung pada kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara. Kesuksesan puncak pesta demokrasi ini sangat bergantung pada kesiapan dan kelancaran pendistribusian logistik,” jelas Melpi.

Sementara itu, James Welem Ratu yang menjadi pemantik diskusi pada gelaran MINGGAR yang kesembilan belas ini, menyoroti pentingnya penguatan pengawasan dalam tata kelola pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu, khususnya berkaca dari evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di wilayah Provinsi NTT. “Melalui orientasi pengawasan yang berbasis data, berbasis risiko, dan berbasis bukti, maka potensi masalah dapat dideteksi dan diselesaikan sebelum logistik tiba di TPS, demi menjaga hak pilih masyarakat terlaksana dengan baik,” ujar James.

Pada edisi kesembilan belas ini, anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Helen Parkhurst Taus didapuk sebagai Pemateri dan staf P3S Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur Immar Kosaplawan dipercayakan sebagai moderator yang memandu jalannya kegiatan. Dalam pemaparannya, Helen menjabarkan beberapa catatan kritis dan temuan pengawasan dalam hal infrastruktur gudang penyimpanan, kapasitas distribusi dan keterbatasan personil pengawas, serta kendala cuaca dan medan ekstrem.

Selain itu dia juga memberikan beberapa rekomendasi strategis yang harus dilakukan jajaran pengawas. “Menghadapi berbagai tantangan tersebut, harus dibangun  sinergi lintas sektor oleh seluruh pemangku kepentingan dan memetakan potensi kerawanan lebih dini. Pengawasan berjenjang yang ketat dari tingkat penyedia hingga meja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) paling lambat H-1 menjadi kunci utama agar integritas dan kualitas suara pemilih tetap terjaga,” ujar dia.

Dari materi yang telah disampaikan, Tim Penanggap yang terdiri dari 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Manggarai Barat, kemudian menambahkan hal-hal lain yang belum disampaikan oleh Pemateri untuk memperdalam pokok pembahasan, juga berbagi pengalaman dan dinamika yang dihadapi saat melakukan proses penanganan di daerahnya masing-masing. Diskusi kemudian berjalan secara interaktif, dimana setiap peserta memberikan sharing knowledge untuk saling menguatkan dan melengkapi satu sama lain, yang kemudian diberikan sebuah konklusi oleh Anggota Bawaslu Provinsi NTT.