Lompat ke isi utama

Berita

Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT, Bawaslu Tekankan Pentingnya Tata Kelola Partisipatif dan Akuntabel

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), James Welem Ratu, S.Pd., menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (DPRD) pada Jumat (20/02/2026).

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), James Welem Ratu, S.Pd., menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (DPRD) pada Jumat (20/02/2026).

Kupang — Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), James Welem Ratu, S.Pd., menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (DPRD) pada Jumat (20/02/2026).
 

Rapat Paripurna ke-67 Masa Persidangan II Tahun 2025/2026 tersebut secara resmi dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi NTT, Emelia Julia Nomleni. Agenda rapat adalah mendengarkan pidato satu tahun masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.
 

Dalam pidatonya, Gubernur menegaskan bahwa satu tahun kepemimpinan menjadi momentum refleksi untuk menilai capaian yang telah diraih, pekerjaan yang belum terselesaikan, serta program yang perlu dipercepat.


“Tahun ini menjadi langkah untuk menata arah, memperkuat fondasi, memperbaiki sistem, serta memperkuat tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, kerja di tahun kedua dan seterusnya dapat lebih presisi menyentuh desa, keluarga, dan kantong-kantong kemiskinan sebagai penguatan arah pembangunan daerah,” ungkap Gubernur.


Kehadiran Bawaslu Provinsi NTT melalui Anggota Bawaslu James Welem Ratu menunjukkan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas lembaga serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
 

“Kami menyampaikan apresiasi atas satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dalam menjalankan amanah rakyat. Satu tahun pertama merupakan fondasi penting dalam membangun arah kebijakan, tata kelola pemerintahan, serta memperkuat pelayanan publik yang transparan dan akuntabel,” ujar James.


Ia berharap kepemimpinan Gubernur ke depan semakin memperkuat komitmen terhadap netralitas ASN, menjaga ruang demokrasi yang sehat, serta mendukung pendidikan politik bagi masyarakat. Menurutnya, demokrasi yang berkualitas tidak hanya lahir dari proses pemilihan, tetapi juga dari tata kelola pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
 

Bawaslu, lanjutnya, siap terus bersinergi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka menjaga marwah demokrasi dan kepercayaan publik.


“Semoga satu tahun yang telah dilalui menjadi pijakan untuk capaian yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya,” pungkasnya.

Penulis : Syahrir Syam Guhir

Foto : Fauzan Syarif